你好,歡迎到我的博客….希望你喜歡! ^^

MEMBANGUN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI SISTEM PENGALOKASIAN DANA APBN

Dalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam UU ini pun disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terkebelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
Untuk memenuhi hak warga negara tersebut pemerintah pusat memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk menciptakan generasi generasi baru yang berkualitas. UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu pemerintah dan DPR memprioritaskan pengalokasian anggaran pendidikan 20% agar UU APBN Tahun Anggaran 2009 yang memuat anggaran pendidikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah konstitusi akibat adanya bagian dari UU APBN (anggaran pendidikan) yang bertentangan dengan UUD 1945. Saat ini APBN 2009 diubah dan anggaran untuk pendidikan yang semula 20% dialokasikan untuk pendidikan kini di bertambah menjadi 21%, dengan demikian dana untuk menjalankan pendidikan secara langsung bertambah, itu berarti kualitas pendidikan dinegara kita ini bisa lebih dikembangkan. Perubahan APBN 2009 terjadi, dikarenakan beberapa faktor seperti asumsi yang menjadi landasan perhitungan APBN 2009. Antara lain dari sisi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pencanangan anggaran sebesar itu, maka sejarah mencatat, bahwa Pemerintahan sekarang mulai mengikuti amanat konstitusi UUD 1945 dan bertekad untuk memajukan bangsa Indonesia lewat peningkatan kualitas pendidikan. Ada tiga sektor utama dalam peningkatan pendidikan yaitu, kesejahteraan dan kualitas guru, memperluas akses belajar untuk masyarakat, dan adanya peningkatan pengawasan untuk mengawal anggaran yang besar itu.
Presentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara, sehingga anggaran pendidikan dalam UU nomor 41 tahun 2008 tentang APBN adalah sebesar Rp 207 triliun yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara. Pengalokasian anggaran pendidikan meliputi alokasi yang melalui belanja pemerintah pusat dan melalui transfer ke daerah. Dan untuk yang melalui anggaran pendidikan melaui transfer daerah adalah DBH pendidikan, DAK pendidikan. DAU pendidikan, dana tambahan DAU, dan dana otonomi khusus pendidikan. Alokasi yang besar pada anggaran untuk Departemen Pendidikan nasional dan Departemen agama guna menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Banyak pihak yaitu para praktisi dan pemerhati bidang pendidikan berharap agar anggaran sebesar itu bisa tepat sasaran artinya dikhususkan untuk sebesar-besar kepentingan pendidikan dari mulai tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan menengah atas. Anggaran itu harus benar-benar dimanfaatkan sehingga seluruh anak yang usia pendidikan bisa mengenyam pendidikan formal. Tidak ada bangsa yang maju kecuali dengan melalui pendidikan. Kajian perhitungan pengalokasian dana apbn adalah untuk gaji guru, pembangunan sekolah sekolah, pelengkapan fasilitas belajar mengajar, peningkatan kualitas guru dan lain sebagainya.

Secara teknis pemerintah telah memberikan dana hibah dalam bentuk program bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah ini bertujuan memperlancar kegiatan pendidikan di sekolah – sekolah sebagai contohnya sekolah-sekolah negeri yang ada di minahasa, pemerintah memberikan bantuan kepada mereka melalui dana BOS dimana para siswa tidak perlu lagi membayar spp dengan begitu para orang tuapun tidak perlu khawatir akan biaya untuk sekolah. Untuk peningkatan mutu sarana pendidikan pemerintah juga meluncurkan program BOS buku, dimana dalam program BOS buku tersebut diharapkan agar setiap siswa mampu mempunyai buku pelajaran dangan harga yang terjangkau.
Adapun cara lain pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan mengadakan sekolah gratis bagi SD dan SMP, sekolah gratis ini tentunya sangat memberi keuntungan karena banyak keluarga yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan begitu mereka dapat mengejar cita-citanya. Program beasiswa juga diberikan pemerintah dengan tujuan mempermudah menjalankan pendidikan anak anak kurang mampu yang berprestasi, dengan begitu mereka dapatmenyalurkan bakat dan kemampuan mereka, kejenjang pendidikah yang lebih tinggi lagi. Contoh konkretnya adalah beasiswa kuliah diluar negeri, banyak anak – anak bangsa yang menjadi lulusan di beberapa universitas terkemuka yang pada akhirnya membawa nama bangsa ke dunia Internasional dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam negeri ini sehingga mampu bersaing di era globalisasi ini. Telah menjadi bukti, saat ini pengalokasian dana-dana tersebut sudah dapat kita rasakan seperti terwujudnya program BOS dan sekolah gratis, tersedianya sarana dan prasarana belajar mengajar baik dalam teori maupun praktek.

Pendidikan merupakan pilar pertumbuhan ekonomi negara indonesia sehingga membutuhkan pengajaran yang tepat, berhubungan dengan itu peningkatan mutu pendidikan di sekolah sekolah tidak lepas dari peranan para pengajar khususnya pemimpin sekolah itu. Seorang pemimpin harus bisa mengatur sistem yang akan digunakan pada program pembelajaran nantinya. Upaya peningkatan kualitas pendidikan sudah bukan merupakan upaya baru dan memang seharusnya menjadi komitmen semua pihak. Upaya ini telah ditempuh melalui berbagai model. Pada tahun 1980-an, telah diujicobakan model pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Akhir-akhir ini, kita mencoba pendekatan model pembelajaran “joyful learning” atau yang lebih dikenal dengan model pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Efektif dan Menyenangkan). Dari berbagai pengalaman yang amat berharga tersebut, dapat disimpulkan bahwa apapun konsep yang diterapkan di sekolah akan sangat bergantung kepada sekolah, dan seluruh stakeholder pendidikan yang ada di sekolah. Itulah sebabnya, maka kebijakan dan program yang sedang dan akan diluncurkan harus dimulai melalui upaya pemberdayaan sekolah dan masyarakat sebagai pemilik dan ujuk tombak pendidikan. Program “Bantuan Operasional untuk Manajemen Mutu (BOMM)” yang telah diluncurkan sejak tahun 1999 merupakan langkah maju untuk memberikan kepercayaan secara penuh kepada sekolah dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya. Program seperti ini sudah seharusnya ditindaklanjuti dan dikembangkan melalui program-program lainnya dengan menggunakan sumber dana dari pusat, propinsi maupun kabupaten/kota.

Program-program peningkatan kualitas pendidikan dengan model sebagaimana disebutkan di atas juga telah dilaksanakan, antara lain melalui kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah, Dana Bantuan Langsung (DBL), Bantuan Imbal Swadaya (BIS) yang digunakan untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB), Program School Grant, Program Retrival, dll. Pelaksanaan program ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan disekolah, yang sebagian dananya antara lain berasal dari APBN, hutang Pemerintah RI dengan pihak luar negeri yaitu negara-negara pemberi pinjaman.
Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua masyarakat indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman
Sesuai dengan visi tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Hal yang paling berpengaruh karena kenaikan ini adalah kualitas pendidikan yang akan semakin meningkat, kenaikan ini menopang sekolah-sekolah yang fasilitas belajar mengajarnya masih minim. Hal ini pun dapat membantu berkembangnya generasi-generasi baru yang kompetitif sehingga dapat menjadi harapan bangsa di masa depan.
Dengan adanya BOS dan Sekolah gratis apalagi ditambah dengan anggaran APBN yang telah ditambah kualitas pendidikan akan semakin meningkat, kedua cara ini sangat membantu bagi mereka yang keadaan ekonominya rendah, banyak anak-anak kurang mampu yang keinginan untuk mengecap pendidikan tinggi, secara otomatis cara ini membuat beban ekonomi yang diderita mereka berkurang.

Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan aparatur antara lain dialokasikan melalui program pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, dan kemudahan akses pendidikan bagi keluarga miskin. Kemudian, tersedianya prasarana dan sarana pendidikan, terpenuhinya tingkat kesejahteraan guru, serta peningkatkan kualitas pendidikan masyarakat secara informal melalui penyediaan pelatihan dan peningkatan kualitas pendidikan aparatur untuk memantapkan good governance.eBisa kita lihat pengaruhnya bagi negara ini secara langsung yaitu semakin meningkatnya siswa-siswa disekolah baik dari kalangan menengah maupun kalangan tidak mampu.
Berusaha mencari alternatif-alternatif untuk meningkatkan pendidikan, itulah cara yang dilakukan kabupaten cirebon, yaitu mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 50% dari APBD atau setara dengan Rp 500 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk rintisan pelaksanaan wajib belajar diknas 12 tahun dengan membebaskan dana sumbangan pendidikan (DSP) dari tingkst SD sampai SMA dan yang sederajat. Program wajib belajar diknas 12 tahun tersebut merupakan kelanjutan dari wajib belajar diknas 9 tahun dan yang dilaksanakan di kabupaten 2004. Diharapkan daerah daerah lain pun mencari alternatif lainnya dalam meingkatkan kualitas pendidikan.

Tak selamanya dunia itu sempurna, itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan dunia ini yang sebenarnya, segala sesuatunya pasti mempunyai kesulitan. Dalam menjalankan sistem bos ini pasti pemerintah akan menghadapi masalah ataupun titik rawan.
Titik rawan yang dihadapi pemerintah adalah manipulasi data jumlah siswa miskin oleh sekolah, manipulasi data jumlah sekolah oleh pemerintah daerah, dan penyimpangan pemanfaatan dana BOS. Sebagai solusi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan dana BOS, pemerintah perlu memetakan sasaran penerima dana bantuan tersebut. Selain itu, pemerintah perlu menyosialisasikan program BOS pada masyarakat, dan mendorong masyarakat ikut mengawasi pemanfaatan dana BOS.
Ada berbagai masalah yang seringkali dihadapi pemerintah dalam pengalokasian dana APBN, seperti yang terjadi di papua, pendidikan ternyata tidak benar benar menjadi prioritas dalam pembagian Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD). APBD provinsi papua tahun 2008 mengabaikan pendidikan, untuk tahun 2008, pendidikan hanya mendapat anggaran sebesar Rp. 228,72 miliar atau 4,19 persen dari total APBD papua 2008 yabg sebesar Rp. 5,45 triliun atau 6,37 persen dari dana otonomi khusus 2008 yang sebesar Rp.3,59 triliun. Selain anggaran kecil, penggunaan dana pendidikan juga ternyata tidak proposional dan cenderung tidak tepat sasaran. Dari pos anggaran publik sebesar Rp. 204,36 miliar, sebagian besar habis digunakan untuk membayar honor intensif, perjalanan dinas, makan minim pegawai.
Dari masalah masalah yang dihadapi pemerintah ini di harapkan pemerintah mencari solusi yang tepat karena dengan solusi ini pemerintah dapat belajar dari pengalaman dan ini pun dapat lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Kesimpulan dari semua ini adalah peningkatan kualitas pendidikan itu sangat penting untuk dibangun dan di kembangkan, karena kualitas pendidikan ini menentukan kesuksesan berkembangnya negara tersebut. Anggaran pendidikan ini juga, nantinya bukan saja dipergunakan untuk non fisik saja tapi juga dapat memperhatikan pembangunan fisik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s